Demikian benang merah yang mengemuka dalam diskusi terbatas bertajuk "Implementasi Pendidikan Gratis dan Mutu Pendidikan" di Jawa Barat, Rabu (12/8) di Graha Kompas-Gramedia Bandung. Diskusi diadakan oleh Fakultas Hukum Universitas Pasundan dan Pusat Penelitian Kebijakan Publik dan Kewilayahan Universitas Padjadjaran.
Menurut pengamat pendidikan Mohamad Surya, dilihat dari aspek etimologisnya saja, pendidikan gratis sangatlah kental bermakna politis. Dengan istilah ini, pendidikan itu kesannya menjadi komoditas. "Padahal, itu bukan barang dagangan, melainkan proses transformasi," tuturnya.
Mantan Ketua Umum Pengurus Besar PGRI ini pun melihat, implementasi program pendidikan gratis yang dijalankan satu tahun ini penuh persoalan. Bagi para pemimpin, ini menjadi komoditas yang manis, tetapi sebaliknya bagi para pelaksana di lapangan.
"Sekolah jadi kerepotan, kepala sekolah dibuat pusing, sementara operasional rutin terus berjalan. Selanjutnya, malah terjadi kucing-kucingan, pelanggaran yang seolah-olah terselubung," ucap mantan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Jabar ini.
Dalam rapat DPD beberapa waktu lalu, Surya pernah meminta agar iklan-iklan pendidikan gratis, termasuk spanduk yang ada di sekolah dicabut. Sebab, ini dianggap justru menyesatkan publik. Selain itu, dikhawatirkan hal tersebut ikut memicu penurunan mutu pendidikan.
"Yang perlu dilakukan pemerintah sebetulnya mengajak masyarakat sadar pentingnya sekolah, bahwa menyekolahkan anak itu termasuk kewajiban, jangan mengiming-imingi dengan sekolah gratis," tuturnya.
No comments:
Post a Comment